Aroma Korupsi di Liboba Hijrah! Kades ‘Hilang’, Mahasiswa Tantang Inspektorat Turun Audit

masukkan script iklan disini

Foto Kepala Desa Liboba / Supriadi Suleman

Newschannel.id — Gelombang amarah mahasiswa mengguncang Kantor Desa Liboba Hijrah, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, pada Selasa (7/10/2025), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Liboba Hijrah (IPMLH) menggelar aksi besar menuntut pengungkapan dugaan korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2024 yang dinilai penuh kejanggalan dan sarat penyalahgunaan.

Aksi dipimpin oleh Mahmud Anta, yang secara terbuka menuding Pemerintah Desa telah menyelewengkan anggaran rakyat. Ia menyebut, banyak program pembangunan fiktif dan kegiatan yang tidak pernah terealisasi di lapangan.

“Ini bukan sekadar salah kelola, tapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat! Dana Desa seolah jadi harta pribadi segelintir orang di dalam pemerintahan desa,” seru Mahmud lantang.

Sorakan massa makin memanas ketika Fajri Galib dan Andi, dua orator lain, menuding adanya permainan kotor dalam laporan keuangan desa. Mereka mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk tidak lagi diam dan segera melakukan audit investigatif menyeluruh.

“Kami tantang Inspektorat Halsel turun ke Liboba Hijrah! Jangan hanya duduk di kantor dan menunggu laporan. Rakyat sudah muak, audit harus dilakukan sekarang juga!” tegas Fajri dengan nada mengguncang.

Namun, di tengah kobaran aksi, Kepala Desa Liboba Hijrah, Supriyadi Suleman, tidak muncul di lokasi.

Menurut moderator aksi, Suandi Karmadi, sang kades sudah lama tidak berkantor dan bahkan diduga bersembunyi di Bacan untuk menghindari sorotan publik.

“Kades ini seperti bayangan. Tidak pernah di kantor, tidak pernah menjawab pertanyaan rakyat. Kalau tidak bersalah, kenapa sembunyi?” sindir Suandi tajam.

Ketua IPMLH, Subhan Lakoda, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti sampai audit keuangan desa dilakukan secara terbuka.

Ia bahkan memperingatkan, jika Inspektorat masih berdiam diri, maka laporan resmi akan dilayangkan ke aparat penegak hukum.

“Kami ingin keadilan. Jika Inspektorat tidak berani, maka biar hukum yang bicara. Dana Desa bukan milik pribadi, tapi hak masyarakat!” tegas Subhan di tengah riuh dukungan massa.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Supriyadi Suleman belum memberikan klarifikasi resmi.

Sementara itu, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera turun ke lapangan, membuka hasil audit secara transparan, dan memastikan tidak ada lagi praktik busuk dalam pengelolaan Dana Desa Liboba Hijrah.

“Kalau Inspektorat diam, berarti mereka ikut bermain,” celetuk seorang warga dengan nada kecewa.

Red