.png "Admin Redaksi")
masukkan script iklan disini
Newschannel.id — Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang seharusnya menjadi penopang utama peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat pertama, justru diduga kuat diselewengkan di Puskesmas Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan. Kepala Puskesmas (Kapus) Bibinoi, Nassarudin Kamarullah, disebut-sebut menguasai penuh alur anggaran dan sejumlah aset negara untuk kepentingan pribadi, Senin 22/09/2025.
Dana BOK yang dialokasikan pemerintah pusat sejak 2023 hingga 2025 semestinya digunakan untuk program promotif dan preventif, mulai dari imunisasi, penyuluhan kesehatan, Puskesmas Keliling (Pusling), hingga pelayanan di wilayah terpencil. Namun, di Bibinoi, hampir seluruh kegiatan itu tidak berjalan.
“Program wajib sesuai juknis praktis macet. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama: anggaran habis. Padahal kami tidak pernah tahu dana itu dipakai untuk apa,” ungkap seorang pegawai internal.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelayanan publik. Kegiatan imunisasi dan penyuluhan mandek, sosialisasi kesehatan terhenti, bahkan agenda rutin Pusling ke desa-desa juga hilang dari jadwal. Ironisnya, satu unit speedboat baru bantuan pemerintah terbengkalai hingga tenggelam di sungai Bibinoi dan mengalami kerusakan mesin.
Masyarakat pun ikut menanggung akibat. Banyak pasien mengeluh karena obat yang seharusnya tersedia di Puskesmas justru tidak ada. Setelah pemeriksaan, pasien diarahkan membeli obat sendiri di apotek.
“Pasien sering kecewa. Mereka sudah berobat, tapi obatnya tidak ada. Akhirnya harus keluar biaya lagi di apotek,” ujar sumber lainnya.
Tak hanya dana, aset Puskesmas pun diduga berpindah tangan. Selain speedboat yang diberikan kepada saudara kandung Kapus, satu unit genset dan sepeda motor yang seharusnya dipakai staf untuk mendukung kunjungan pasien ke desa-desa juga disebut telah dikuasai pribadi.
“Itu semua jelas milik Puskesmas, tapi sekarang sudah tidak bisa dipakai staf. Kapal, genset, dan motor semua dipegang Kapus,” tegas seorang pegawai.
Laporan dugaan penyalahgunaan Dana BOK ini sebenarnya pernah dicoba disampaikan staf ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Namun, upaya tersebut tak pernah mendapat tindak lanjut. Nassarudin disebut sering menyombongkan kedekatannya dengan sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang diyakini menjadi pelindung posisinya.
“Nassarudin selalu bilang dekat dengan Bupati. Jadi walaupun ada laporan, hasilnya sama saja: tidak pernah diproses,” ungkap sumber internal dengan nada kecewa.
Hingga kini, para pegawai mengaku masih ingin kembali melaporkan dugaan penyalahgunaan dana dan aset tersebut. Namun, mereka terhambat oleh klaim kedekatan Kapus dengan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, serta posisi strategis Kepala BKD Halmahera Selatan yang merupakan kakak kandung Kapus, yang dianggap sebagai tameng kekuasaan.
“Setiap kali kami berusaha melapor, selalu ada tekanan. Dia bilang dirinya dilindungi Bupati dan kakaknya di BKD. Itu menjadi ancaman bagi kami,” ungkap salah satu staf dengan nada getir.
Meski berada dalam tekanan, para pegawai tetap berharap ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Mereka menegaskan, dugaan praktik korupsi ini tidak boleh dibiarkan hanya karena alasan kedekatan atau hubungan keluarga.
“Kami hanya ingin pelayanan di Puskesmas kembali normal. Masyarakat butuh obat, butuh penyuluhan, butuh layanan yang seharusnya dijalankan. Kami berharap pemerintah daerah bertindak tegas tanpa memandang saudara, demi kesehatan warga Bibinoi,” tutupnya.
Redaksi
